GMNI Sumsel Turun ke Jalan: “GMNI Menggugat” Lewat Mimbar Bebas & Social Experiment di Lampu Merah
otaritanews@gmail.com 
OTARITANEWS.COM, PALEMBANG – Jalanan Palembang mendadak jadi panggung demokrasi. DPC GMNI Kota Palembang bersama DPD GMNI Sumsel dan DPC GMNI Ogan Ilir menggelar aksi mimbar bebas bertajuk “GMNI Menggugat” pada Rabu pagi. Aksi ini bukan sekadar orasi, tapi juga social experiment langsung ke masyarakat.
Alih-alih berorasi di satu titik, kader GMNI memilih turun ke lampu merah. Mereka orasi spontan dan membagikan poster berisi kritik kebijakan ke pengendara. Tujuannya satu: menguji seberapa peduli publik dengan kondisi bangsa hari ini.
“Mahasiswa nggak boleh diam”
Ketua DPC GMNI Kota Palembang, Muhammad Dalipal Putra, menegaskan aksi ini adalah bentuk keberpihakan mahasiswa ke rakyat.
“GMNI hadir sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Ketika kebijakan negara mulai menjauh dari kepentingan rakyat, mahasiswa harus bersuara. Negara harus kembali menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” tegas Dalipal di sela aksi.
Konsep mimbar bebas dipilih agar aksi jadi ruang diskusi terbuka, bukan monolog. GMNI ingin memantik kesadaran publik soal problem sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai makin meresahkan.
Rangkaian Tuntutan untuk Pemerintah
Dalam “GMNI Menggugat”, GMNI se-Sumatera Selatan membawa sederet tuntutan untuk pemerintah. Mereka mendesak dilakukannya restrukturisasi APBN dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, GMNI juga menuntut adanya jaminan ketersediaan produk subsidi prioritas, terutama bahan bakar subsidi agar tidak memberatkan masyarakat kecil. GMNI turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai membebani APBN, sehingga meminta evaluasi menyeluruh hingga penghentian program tersebut. Di sisi demokrasi, GMNI mengecam keras kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis serta para pejuang HAM dan mendesak hal itu segera dihentikan. GMNI juga menuntut TNI dan Polri tunduk pada amanat konstitusi mengenai supremasi sipil. Terakhir, pendidikan dan kesehatan harus diprioritaskan negara, termasuk peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
GMNI menilai, kritik konstruktif dari mahasiswa penting agar pemerintah tetap berada di koridor konstitusi. Lewat aksi ini mereka berharap suara rakyat benar-benar didengar dan jadi bahan evaluasi kebijakan.
About the Author
